Jelang Musda GOLKAR JATENG

Berita Utama

18 Nopember 2009

 

Kubu Bambang Klaim Didukung 22 DPD II

 

SEMARANG- Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-8 Partai Golkar Jateng suhu politik di internal partai itu mulai menghangat. Klaim dukungan gencar dilakukan.

 

Dari kubu Bambang Sadono mengklaim telah didukung 22 DPD II. Koordinator tim sukses Bambang, RM Yudhi Sancoyo mengakui komunikasi politik dengan pengurus tingkat kabupaten/kota itu sudah final.

 

”Ternyata banyak pengurus daerah yang membelot. Katanya sudah mendukung si A atau B, tapi setelah kami datangi mereka masih mempertahankan Pak Bambang Sadono untuk jadi ketua,” kata ketua Golkar Blora itu saat di Undip, Selasa (17/11).

 

Menurut dia, suara yang solid mendukung Bambang datang dari eks-Karesidenan Pati, seperti Blora, Rembang, Kudus dan Jepara. ”Insya Allah mereka tetap mendukung. Dan, saya yakin dukungan tersebut akan terus bertambah,” ujarnya.

 

Menurut Bupati Blora itu, sosok Bambang layak untuk dipertahankan. Selain kedekatan emosional, juga mampu membawa iklim partai beringin itu semakin kondusif. ”Memang pilihan dipengaruhi faktor lain terutama vitamin.

 

Ini yang bisa merusak sehingga tawaran yang bersifat pragmatis jadi mengemuka,” jelasnya.

 

Ia mengungkapkan, dirinya intensif berkomunikasi dengan daerah lain, sehingga dikemudian hari Golkar Jateng menjadi lebih baik. ”Saya melihat Mas Bambang Sadono masih bagus.

 

Wajar kalau saya menawarkan kepada teman-teman kabupaten lain. Kalau kemarin, dipandang tidak sukses, saya pikir wajar saja. Sebab, terjadi di seluruh Indonesia. Yang terpenting adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin baik,” terangnya.

 

Ketua Organizing Committee (OC) Musda Harry Afandi mengatakan, sesuai rencana agenda lima tahunan itu akan dipusatkan di Hotel New Metro, Semarang, 28-29 November.

 

Sesuai rencana akan dibuka Ketua Umum Aburizal Bakrie. ”Undangan sudah kami sebar, termasuk mengundang peninjau, seperti dewan penasehat dan pemerintah maupun unsur-unsur organisasi,” katanya.

 

Didampingi Sekretaris OC Wisnu Pudjonggo, sebagai pelaksana kegiatan, pihaknya akan berdiri di semua kubu. ”Kami akan mengakomodasi semuanya. OC tidak berpihak pada kubu manapun,” ungkap Wisnu.

 

Dipilih akhir November, kata Harry, sebenarnya terbilang sudah mepet dari ketentuan DPP. Waktu pelaksanaan musda antara Oktober dan November. Lebih dari itu akan dikenai sanksi. 

 

Musda kali ini sementara mengambil tema ”Suara Rakyat, Suara Golkar”. Dipilihnya tema besar itu, lanjut Harry, agar musda tidak terfokus pada personal yang akan menduduki ketua, tetapi konsolidasi menghadapi 2014. (H3,H37-60)

PADAT KARYA

16 Nopember 2009

2010, Investasi Didorong Padat Karya

SEMARANG-Investasi di Jateng tiga tahun terakhir cenderung ke padat modal. Sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terbuka 7,7% atau 1,36 juta jiwa selayaknya investasi 2010 didorong padat karya.

 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Muhammad Haris, mengungkapkan secara angka pertumbuhan investasi tiga tahun terakhir cukup menjanjikan. Mengacu data Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan pertumbuhan positif.

 

”Kondusivitas yang stabil menjadi faktor pendukung. Hanya investasi yang bersifat padat karya masih kurang. Pemerintah perlu menggenjot agar pengangguran di Jateng bisa terkurangi,” tuturnya, kemarin.

 

Sejauh ini, lanjut dia, investasi yang bersifat padat karya masih bertumpu pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Itupun kebanyakan karena relokasi dari provinsi lain, misalnya Jabar dan DKI Jakarta.

 

Kepala BPMD Jateng, Anung Sugihantono, mengatakan pihaknya akan gencar menarik investasi sebesar-besarnya.  (H37,H3-27)

11 November 2009 17:14
FPPP DPRD Jateng tolak pembangunan Pasar Induk Agromas

Semarang (Espos)–Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng menolak pembangunan Pasar Induk Agromas di sekitar Mesjid Agung Jawa Tengah (MAJT) digunakan untuk pasar buah dan sayur. Karena dikhawatirkan akan kontraproduktif dengan keberadaan dan potensi MAJT sebagai obyek wisata religi.

Gubernur Jateng diminta untuk memperhatikan masukan dari masyarakat tersebut. Diungkapkan Wakil Ketua Fraksi PPP, Drs H Istajib AS, rencana Pemprov Jateng membangun Pasar Induk Agromas untuk berjualan sayur dan buah dinilai tidak tepat karena akan berpotensi menimbulkan bau tak sedap.

Dampak lainnya berupa terganggunya sisi keeindahan MAJT sebagai bangunan monumental di Jateng.

“Kami mendukung rencana Gubernur, Bibit Waluyo membangun Pasar induk di sekitar MAJT akan tetapi jenisnya pasar induk yang menjual jenis barang-barang kering,” paparnya kepada wartawan di ruang fraksi, Rabu (11/11).

Barang-barang kering dimaksud di antaranya anake jenis batik dari Jateng, produk unggulan berupa makanan dan minuman khas Jateng, serta busana muslim dan barang-barang khas jemaah haji.

Menurut Istajib, pasar kering ini bisa dikemas dalam bentuk perpaduan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Ia meyakini hal ini berdampak positif bagi nuansa MAJT yang berpotensi sebagai obyek wisata religi.

“Kami juga berharap ada ekspose atau pemaparan tentang rencana pembangunan pasar khususnya tentan jenis pasar yang dibangun,” paparnya.kha

Jelang Pemilihan KETUA DPD PG JATENG

Edisi : Selasa, 10 November 2009 , Hal.3

Kumpulkan 23 pimpinan DPD II se-Jateng DPP Golkar dukung Wisnu

Semarang (Espos) Sebanyak 23 pimpinan DPD II Partai Golkar se-Jateng dikumpulkan pengurus DPP di Ruang VIP Bandara Ahmad Yani, Senin (9/11), dalam upaya konsolidasi pemenangan Wisnu Suhardono.

Sementara, incumbent, Bambang Sadono diminta agar berpikir ulang menyangkut rencana pencalonannya kembali dalam bursa pemilihan Ketua DPD I Golkar Jateng. Hadir dalam pertemuan singkat itu, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan, serta Ketua Departemen Perumahan Rakyat DPP Bambang Riyadi Sugama.

Sejumlah kepala daerah yang berasal dari Golkar juga terlihat hadir, di antaranya Walikota Pekalongan Ahmad Ba’asyir, Bupati Kendal Siti Nurmakesi, Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro dan Wakil Bupati Sragen Agus Faturrohman. Ke-23 DPD II tersebut sepakat melakukan penyegaran dalam kepengurusan DPD I Jateng.

Itu berarti, langkah Bambang Sadono untuk kembali menduduki pucuk pimpinan di DPD I Jateng menjadi berat. Menurut Leo Nababan, kegagalan Bambang dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2008 dan merosotnya suara partai berlambang pohon beringin di Jateng, dijadikan bahan pertimbangan oleh DPP.

Dengan kata lain, DPP menilai Bambang Sadono tidak layak lagi menduduki jabatan Ketua DPD I Golkar Jateng. “Jateng adalah lumbung suara Golkar, saat ini sudah berubah. Golkar ingin mengembalikan kejayaannya di Jateng. Untuk itu, Golkar mengharapkan pemimpin mendatang harus mumpuni dan bisa mengembalikan kejayaan Golkar,” papar Leo.

Tanpa rekomendasi

Meski mengaku tidak melakukan intervensi dalam Musda yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga November ini, diakui Leo, DPP berkeinginan memenangkan salah satu calon.

“Rekomendasi tidak ada, tetapi di dalam sebuah permainan, pelatih (DPP-red) selalu melihat mana yang terbaik. Seleksi alam itu wajar-wajar saja.”

Leo memastikan tidak hanya satu calon yang maju memperebutkan kursi Ketua DPD I Jateng. Ia menyebutkan ada beberapa nama dari Jakarta yang kemungkinan ikut meramaikan Musda nanti.

Namun, melihat kondisi saat ini, calon yang hampir bisa dipastikan maju kembali yakni Bambang Sadono dan Wisnu Suhardono.

Sedangkan Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, mengakui dirinya dekat secara personal dengan Wisnu. Ia menganggap Wisno punya kelebihan dan kepantasan untuk bisa duduk sebagai Ketua DPD I Golkar Jateng.

Secara terpisah, Bambang Sadono mengatakan kepastian pelaksanaan musyawarah daerah baru akan diplenokan dalam rapat pengurus, Senin. Pelaksanaan Musda Golkar Jateng direncanakan digelar pada 28 November 2009.

Mengenai peluang dirinya untuk mencalonkan diri lagi, Bambang menyatakan masih pikir-pikir, sambil melihat besaran dukungan pengurus tingkat II. - Oleh : Kaled Hasby Ashshidiqy

SEKWAN TERPOJOK

[ Sabtu, 07 November 2009 ]

Komisi Beku, Sekwan Disudutkan

Rudi Dihadiahi Korek Kuping

 

SEMARANG -- Anggota DPRD Kota Semarang yang mendapat jatah di komisi gerah dengan pihak sekretariat dewan (setwan). Mereka menganggap upaya Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Semarang, Ngartiyono menyetop anggaran kegiatan dewan merupakan bentuk politisasi anggaran.

 

Sebaliknya, anggota dewan yang tak duduk di komisi--karena komisi yang ada didominasi Fraksi Partai Demokrat, PDIP, PKS--justru mendukung sikap setwan. Seperti diketahui, ada tiga fraksi yang tak masuk komisi. Yakni Fraksi PAN, Gerindra-PKB, dan Golkar. Kisruh ini menyebabkan dampak buruk bagi kepentingan masyarakat. Sebab dewan tak kunjung bekerja membahas anggaran penting, karena keberadaan komisi-komisi yang ada cacat hukum.

 

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengatakan, dengan penyetopan anggaran, pihaknya tak bisa melakukan kunjungan dan konsultasi terkait tugas-tugas kedewanan.

 

Ini berakibat menyulitkan dan mengangap upaya melemahkan dewan. "Saya sudah mengklarifikasi pada sekwan, tapi dia (sekwan) bersikukuh tidak bisa cairkan anggaran kegiatan. Ini bisa dianggap memperlemah kerja dewan," katanya.

 

Hasil konsultasi pada Depdagri yang digunakan sebagai landasan penyetopan anggaran, menurut Ari, tidak bisa digunakan. Sebab, Depdagri maupun Pemprov Jateng tidak mengirimkan surat secara tertulis kepada DPRD Kota Semarang. "Saya tanya mana surat tertulisnya? Dia (sekwan) tidak bisa menunjukkan. Hanya konsultasi lisan. Ini tidak kuat," sentilnya.

 

Ari menegaskan, keputusan untuk mengerem kegiatan komisi sebagai langkah mundur setwan. Dalam UU No 27/2009 ditegaskan fungsi setwan adalah memfasilitasi kinerja anggota dewan. Lagipula, jika mau konsultasi ke Depdagri, menurut Ari, seharusnya mengajak dewan. "Apabila setwan tidak pernah menunjukkan surat larangan kegiatan komisi kepada kami, berarti arah setwan sudah politisasi dewan,'' katanya.

 

Sekwan Ngartiyono menjelaskan, alasan penyetopan anggaran kegiatan semata mempertimbangkan hasil konsultasi dengan Depdagri dan Pemprov Jateng. Dalam konsultasi tersebut, Depdagri menyarankan agar komisi-komisi yang terbentuk-- untuk sementara-- ditunda operasionalnya. Sebab dikhawatirkan akan berdampak implikasi hukum di kemudian hari. "Kami di sekwan tidak berpihak pada manapun, kami berjalan hanya berpegang aturan," tandasnya.

 

Di sisi lain, penyetopan anggaran sudah seizin Ketua DPRD Kota Semarang, Rudi Nurrahmat. Menurutnya, tindakan sekwan sudah benar. Sebab memperhatikan prinsip kehatian-hatian dalam menggunakan uang rakyat. "Ya itu sudah melalui prosedur dan persetujuan saya," katanya.

 

Sebelumnya, DPRD Kota Semarang mendapat kunjungan dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Islam Peduli Anggaran (Formipa).

 

Mereka meminta audiensi dengan Ketua DPRD Rudi Nurrahmat yang kemudian disanggupi dihelat di ruang serba guna. Tak hanya Rudi. Permintaan mahasiswa juga disambut positif seluruh fraksi. Tampak wakil-wakil dari dua kubu yang bertikai, Fraksi Partai Demokrat, PDIP dan PKS dengan Fraksi PAN, Gerindra-PKB, dan Golkar turut menemui mahasiswa.

 

Ironisnya, forum audiensi justru memalukan anggota dewan. Masing-masing kubu justru menggunakan audiensi sebagai ajang curhat atau mengadu pada mahasiswa sembari menyalahkan kubu lawannya. Mahasiswa pun jadi bingung karena yang disampaikan para wakil rakyat itu tak menyentuh substansi permasalahan.

 

Tapi hal itu justru menjadi latar yang sempurna untuk kado spesial yang dibawa mahasiswa. Formipa, di akhir audiensi menghadiahi dua buah cotton bud (korek kuping) raksasa kepada anggota dewan.

 

Kado yang diterima Ketua DPRD Rudi Nurrahmat itu seperti menegaskan bahwa meskipun dikecam kiri kanan, didemo habis-habisan, bahkan diajak audiensi langsung, anggota dewan tetap tak bisa mendengar. Sebab lubang telinganya tersumpal kotoran yang berwujud ego, keserakahan, dan kekuasaan. (dib/isk)

Dana Pendidikan

Thursday, 05 November 2009

 

Dana pendidikan rawan penyimpangan

 

GEDUNG BERLIAN - Pengawasan terhadap dana bantuan pendidikan harus diperketat. Pasalnya, pengalokasian bantuan pendidikan yang diberikan langsung ke kabupaten/kota, rawan terjadi dobel anggaran.

 

Menurut anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muh Zen Adv, anggaran yang disalurkan ke kabupaten/kota terbilang banyak. Tanpa pengawasan atau petunjuk teknis yang jelas, memungkinkan terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Seperti, risiko dobel anggaran dengan dana yang disalurkan dari APBD kabupaten/kota.

 

"Untuk pengawasan dari provinsi ke penerima bantuan, tidak mudah. Sebab, mesti memadukan antara anggaran yang diperoleh dari provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi, dalam penggunaannya, rawan terjadi dobel anggaran.

 

Misalnya saja, dana dari APBD provinsi dan kabupaten/kota sama-sama digunakan untuk membangun sekolah di lokal yang sama. Karena itu, pengawasan mutlak diperketat," ujar politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, saat dihubungi kemarin.

 

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Mahmud Mahfudz, menyayangkan adanya salah pengalokasian anggaran di bidang pendidikan.

 

Pada nota keuangan yang disampaikan, sebagian dana yang dialokasikan di budang pendidikan, justru ditempatkan pada instansi nonteknis yang tidak terkait dengan pendidikan masyarakat.

 

Sedangkan Dinas Pendidikan hanya mendapatkan jatah dana sekitar 5 persen.

 

"Pada RAPBD Jateng, memang dialokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen atau sebesar Rp 1,066 dari total RAPBD 2010 yang mencapai Rp 5,3 trilun. Namun, anggaran yang dialokasikan di Dinas Pendidikan cuma Rp 281,89 miliar.

 

Sebagian besar dana tersebut justru tersebar di berbagai instansi yang tidak bersentuhan langsung dengan pendidikan," beber wakil rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

 

 

Sekolah rusak

 

Dijelaskan, sekarang ini permasalahan dalam bidang pendidikan sebagian besar merupakan permasalahan formal yang menjadi bidang tugas Dinas Pendidikan.

 

Misalnya saja, terkait dengan masih banyaknya sekolah atau ruang kelas yang rusak, kurangnya sarana pendukung pendidikan berupa perpustakaan atau laboratorium, serta mendesaknya upaya meningkatan kualitas pendidikan. Kecilnya anggaran yang ada di dinas pendidikan mengakibatkan proses penanganan berbagai masalah pendidikan sulit dilakukan.

 

 

Anggota Fraksi Partai Demokrat Bambang Eko Purnomo, menilai, banyaknya anggaran yang tersebar diberbagai SKPD menunjukkan bahwa Pemprov tidak focus terhadap penanganan aktivitas pendidikan primer yang sangat dibutuhkan mayoritas masyarakat.

 

Anggaran tersebut, menurutnya, semestinya lebih transparan dan difokuskan pada aspek pelayanan dan praktek kegiatan belajar mengajar, dari tingkat SD sederajat hingga SLTA sederajat.

 

Selain itu, anggota Komisi C DPRD Jateng ini, juga menyoroti masih maraknya berbagai pungutan tidak resmi khususnya yang terjadi saat penerimaan siswa baru (PSB) yang memberatkan masyarakat.

 

Menurutnya, pungutan semacam itu seharusnya ditiadakan karrena bertentangan dengn program-program prokerakyatan serta diskriminasi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan secara berkualitas. uly-Yn

Dewan Kunker

Gedung Dewan sepi, legislator Kunker

 

Semarang (Espos)

Suasana Gedung DPRD Jateng di Jl Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (3/11) terlihat lengang dari aktivitas kedewanan, setelah sekitar 80 anggota Dewan secara serentak melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke luar Jawa.

 

Sebaliknya, sebanyak 16 anggota DPRD Kalimantan Barat malah melakukan Kunker ke DPRD Jateng. Informasi yang diperoleh Espos, mulai Selasa kemarin, 80 anggota Dewan melalui komisi masing-masing yakni Komisi A (bidang Pemerintahan) pergi ke Makassar, Komisi B (bidang Perekonomian) ke Balikpapan.

 

Komisi C (bidang Keuangan) ke Manado dan Komisi E (bidang Kesejahteraan Rakyat) pergi ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Hanya 20 anggota Komisi D (bidang Pembangunan) yang menunda kunjungan ke Pulau Bali sampai akhir 2009.

 

Kegiatan Kunker ke luar Jawa itu diagendakan berlangsung hingga 7 November. Keberangkatan anggota DPRD Jateng melalui Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk melanjutkan terbang ke daerah tujuan masing-masing.

 

Menurut anggota Komisi D, Kamal Fauzi, agenda Kunker telah dibahas dan disetujui Badan Musyawarah (Bamus) Dewan. ”Ini merupakan kegiatan Kunker ketiga pada tahun 2009.

 

Dalam satu tahun, telah diagendakan tiga kali Kunker ke luar daerah, di mana dua sebelumnya oleh anggota DPRD periode 2004-2009,” ujar Kamal ketika ditemui Espos di Gedung Berlian, Selasa.

 

Mengenai urgensi Kunker yang terkesan untuk plesir anggota Dewan, Kamal kurang sependapat karena itu sudah diagendakan sejak lama. Anggota Dewan dari FPKS ini mencontohkan rencana Kunker Komisi D ke Bali untuk melakukan studi banding cara pengelolaan hutan mangrove menangkal abrasi kawasan pantai.

 

Pasalnya, Pemprov Jateng pada 2010 akan melakukan proyek percontohan penanaman hutan mangrove di Pantura. Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jateng, Khafid Sirotudin, menerangkan kunjungan ke Manado untuk mempelajari pengelolaan aset, keuangan daerah serta badan layanan umum (BLU) rumah sakit di sana.  - Insetyonoto

Rp 100 Miliar untuk danai Pilgub

 

Semarang (Espos)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 akan mengalokasikan anggaran cadangan senilai Rp 100 miliar untuk persiapan pelaksaaan pemilihan gubernur (Pilgub).

 

Sementara, KPU Jateng memperkirakan dana Pilgub mendatang mengalami kenaikan 10% dibandingkan dengan biaya Pilgub 2008.

 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Muhadjir M Ardian, menyatakan anggaran dana cadangan Pilgub tersebut telah diajukan Gubernur Bibit Waluyo pada Rancangan APBD 2010.

 

”Untuk menampung dana cadangan Pilgub senilai Rp 100 miliar, Pemprov harus segera membuatkan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda),” katanya di Gedung DPRD Jateng, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Senin (2/11).

 

Tanpa adanya Perda, lanjut Muhadjir, alokasi anggaran dana cadangan tersebut tak bisa disetujui Dewan. Ketentuan hukum ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 58/2500 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 44/2007.

Inflasi

 

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Ida Budhiati, mengungkapkan dana Pilgub Jateng periode 2013-2018 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 10%. Kenaikan sebesar itu berdasarkan penghitungan inflasi di Jateng yang rata-rata 7% per tahun, serta kenaikan standar harga barang-barang.

 

Biaya Pilgub Jateng 2008 yang berlangsung satu putaran, mencapai Rp 450 juta. Ida menambahkan apabila mulai 2010 Pemprov sudah mulai mengalokasikan anggaran dana cadangan Pilgub, tidak masalah karena sudah diatur dalam Permendagri No 44/2007.

 

”Berdasarkan Permendagri No 44/2007, pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah,” pungkasnya.  - oto