Dewan Kunker

Gedung Dewan sepi, legislator Kunker

 

Semarang (Espos)

Suasana Gedung DPRD Jateng di Jl Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (3/11) terlihat lengang dari aktivitas kedewanan, setelah sekitar 80 anggota Dewan secara serentak melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke luar Jawa.

 

Sebaliknya, sebanyak 16 anggota DPRD Kalimantan Barat malah melakukan Kunker ke DPRD Jateng. Informasi yang diperoleh Espos, mulai Selasa kemarin, 80 anggota Dewan melalui komisi masing-masing yakni Komisi A (bidang Pemerintahan) pergi ke Makassar, Komisi B (bidang Perekonomian) ke Balikpapan.

 

Komisi C (bidang Keuangan) ke Manado dan Komisi E (bidang Kesejahteraan Rakyat) pergi ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Hanya 20 anggota Komisi D (bidang Pembangunan) yang menunda kunjungan ke Pulau Bali sampai akhir 2009.

 

Kegiatan Kunker ke luar Jawa itu diagendakan berlangsung hingga 7 November. Keberangkatan anggota DPRD Jateng melalui Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk melanjutkan terbang ke daerah tujuan masing-masing.

 

Menurut anggota Komisi D, Kamal Fauzi, agenda Kunker telah dibahas dan disetujui Badan Musyawarah (Bamus) Dewan. ”Ini merupakan kegiatan Kunker ketiga pada tahun 2009.

 

Dalam satu tahun, telah diagendakan tiga kali Kunker ke luar daerah, di mana dua sebelumnya oleh anggota DPRD periode 2004-2009,” ujar Kamal ketika ditemui Espos di Gedung Berlian, Selasa.

 

Mengenai urgensi Kunker yang terkesan untuk plesir anggota Dewan, Kamal kurang sependapat karena itu sudah diagendakan sejak lama. Anggota Dewan dari FPKS ini mencontohkan rencana Kunker Komisi D ke Bali untuk melakukan studi banding cara pengelolaan hutan mangrove menangkal abrasi kawasan pantai.

 

Pasalnya, Pemprov Jateng pada 2010 akan melakukan proyek percontohan penanaman hutan mangrove di Pantura. Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jateng, Khafid Sirotudin, menerangkan kunjungan ke Manado untuk mempelajari pengelolaan aset, keuangan daerah serta badan layanan umum (BLU) rumah sakit di sana.  - Insetyonoto

Rp 100 Miliar untuk danai Pilgub

 

Semarang (Espos)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 akan mengalokasikan anggaran cadangan senilai Rp 100 miliar untuk persiapan pelaksaaan pemilihan gubernur (Pilgub).

 

Sementara, KPU Jateng memperkirakan dana Pilgub mendatang mengalami kenaikan 10% dibandingkan dengan biaya Pilgub 2008.

 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Muhadjir M Ardian, menyatakan anggaran dana cadangan Pilgub tersebut telah diajukan Gubernur Bibit Waluyo pada Rancangan APBD 2010.

 

”Untuk menampung dana cadangan Pilgub senilai Rp 100 miliar, Pemprov harus segera membuatkan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda),” katanya di Gedung DPRD Jateng, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Senin (2/11).

 

Tanpa adanya Perda, lanjut Muhadjir, alokasi anggaran dana cadangan tersebut tak bisa disetujui Dewan. Ketentuan hukum ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 58/2500 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 44/2007.

Inflasi

 

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Ida Budhiati, mengungkapkan dana Pilgub Jateng periode 2013-2018 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 10%. Kenaikan sebesar itu berdasarkan penghitungan inflasi di Jateng yang rata-rata 7% per tahun, serta kenaikan standar harga barang-barang.

 

Biaya Pilgub Jateng 2008 yang berlangsung satu putaran, mencapai Rp 450 juta. Ida menambahkan apabila mulai 2010 Pemprov sudah mulai mengalokasikan anggaran dana cadangan Pilgub, tidak masalah karena sudah diatur dalam Permendagri No 44/2007.

 

”Berdasarkan Permendagri No 44/2007, pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah,” pungkasnya.  - oto